Aksi People’s Summit Flotilla berlangsung di atas kapal di perairan Belém, Brasil, bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) untuk menuntut keadilan iklim sejati.
Belém, 12 November 2025 — Lebih dari 5.000 orang yang menumpangi sekitar 200 kapal berlayar bersama di perairan Belém, Brasil, pada Selasa (12/11/2025). Aksi bernama People’s Summit Flotilla itu berlangsung bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) untuk menuntut keadilan iklim sejati.
Mereka memprotes “solusi palsu” seperti pasar karbon yang dianggap hanya memberi ruang bagi para pencemar besar dan perusak alam, sementara masyarakat adat dan komunitas lokal tetap menanggung beban krisis iklim.
Greenpeace turut bergabung dalam aksi ini melalui kapal legendaris Rainbow Warrior, yang bersandar di Universitas Federal Pará selama COP30. Peserta berasal dari 60 negara, mewakili kekuatan dan solidaritas global masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat yang menolak komodifikasi alam atas nama mitigasi iklim.
“Ribuan orang dalam armada hari ini menunjukkan kekuatan dari gerakan global yang bersatu — komunitas yang terdampak oleh bencana iklim ekstrem dan perusahaan yang meraup untung dari kehancuran planet kita, masyarakat adat yang berjuang selama berabad-abad untuk hak-hak mereka, tanah mereka, dan hutan mereka, serta masyarakat sipil yang menuntut tindakan nyata dari para pemimpin dan negosiator dunia di COP. Konferensi ini harus menjadi COP untuk bertindak. Tindakan bagi iklim, bagi hutan, bagi manusia,” kata Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, dalam keterangan tertulis.
Di atas Rainbow Warrior ikut serta sejumlah tokoh masyarakat adat dan perwakilan komunitas dari berbagai negara, antara lain Trixy Sumabal Elle dari Filipina, Fransiska Rosari Clarita You — pemuda adat dari Papua, Indonesia, Kepala Suku Marcos Xukuru dari masyarakat Xukuru di negara bagian Pernambuco, serta Luene Karipuna, pemimpin adat dari Amapá, Brasil. Mereka menyuarakan satu pesan yang sama: hentikan eksploitasi, akui hak adat, dan lakukan transisi energi tanpa bahan bakar fosil.
“Kami datang ke COP30 untuk mengatakan kepada dunia bahwa jawabannya ada pada kami, masyarakat adat — pada pengetahuan leluhur kami dan perlindungan atas tanah kami. Wilayah kami terdampak oleh eksplorasi minyak di Amazon dan oleh kurangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kami membutuhkan COP yang benar-benar membahas transisi energi untuk menghapus bahan bakar fosil. COP ini harus menjadi COP yang menghasilkan keputusan,” ujar Luene Karipuna.
Ia menambahkan, “Kita harus menempatkan tanah-tanah adat di pusat perdebatan dan melindunginya sebagai bagian dari kebijakan iklim. Dunia harus memahami bahwa jawaban atas krisis iklim ada di wilayah adat, karena di sanalah solusi sejati berada. Kami telah hidup di bumi selama ribuan tahun tanpa menghancurkannya.”
Aksi flotilla ini berlangsung di tengah serangkaian pidato para pemimpin dunia yang menjanjikan percepatan aksi iklim. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa “Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan; melainkan tragedi saat ini.” Ia menambahkan, “Kami hidup di era di mana kaum obscurantists menolak bukti ilmiah dan menyerang institusi. Saatnya mengalahkan kembali para penyangkal.”
Sementara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengingatkan bahwa melindungi hutan dan lautan bukanlah tindakan amal melainkan “Tanggung jawab hukum dan moral — dan juga keputusan yang tepat secara ekonomi.” Dari Eropa, António Costa, Presiden Dewan Eropa, memperingatkan bahwa “Jendela kesempatan untuk bertindak dan menghindari dampak yang tak terelakkan terhadap umat manusia dan alam semakin menyempit.”
Indonesia juga tampil di forum ini dengan pesan optimisme. “Indonesia datang ke Belém bukan sebagai penonton, melainkan sebagai penggerak. Kami membawa kebijakan, kemitraan, dan target terukur untuk memastikan transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi rakyat kami,” kata Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi untuk COP30, Hashim Djojohadikusumo.
Namun bagi ribuan aktivis yang turun aksi ke sungai di Belém, retorika itu belum cukup. Mereka menilai COP30 masih dipenuhi janji-janji besar tanpa langkah konkret untuk menghapus bahan bakar fosil, menghentikan deforestasi, dan mengalihkan dana publik secara adil bagi masyarakat terdampak. Beberapa bentrokan kecil antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa adat di sekitar lokasi konferensi dilaporkan terjadi. Ini mencerminkan ketegangan antara wacana diplomatik dan kenyataan di lapangan.
Dalam konferensi ini, Greenpeace menyerukan pembentukan Global Response Plan untuk menutup kesenjangan ambisi 1,5°C dan mempercepat pengurangan emisi pada dekade kritis ini; rencana aksi lima tahunan untuk menghentikan deforestasi pada 2030; serta agenda tetap baru di bawah UNFCCC guna memperluas pendanaan publik dari negara maju dan menerapkan pajak “pencemar membayar” (polluter-pays taxation) untuk membantu negara berkembang.
Ketika para pemimpin dunia berbicara tentang “COP of Action”, armada rakyat di Belém justru menunjukkan arti sebenarnya dari tindakan. Di tengah janji-janji yang terdengar megah, suara masyarakat adat dan komunitas lokal mengingatkan: keadilan iklim tidak lahir dari pasar, melainkan dari perlindungan atas bumi dan manusia yang menjaganya. (*)