Menteri Masyarakat Adat Brasil, Sonia Guajajara (tengah) menghadiri upacara penandatanganan penetapan batas wilayah dengan Yayasan Nasional Masyarakat Adat dan perayaan deklarasi serta keputusan homologasi untuk wilayah adat, pada Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30), Belém, Brasil, Selasa, 18 November 2025. (Foto oleh Ueslei Marcelino/COP30)
Belém, 19 November 2025 — Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil, bukan hanya ruang diplomasi, tetapi juga panggung tempat masyarakat adat memperluas posisi politiknya secara historis. Untuk pertama kalinya, suara mereka ditempatkan di inti perundingan global.
Menteri Masyarakat Adat Brasil, Sonia Guajajara, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat tidak lagi bersifat simbolis, melainkan kunci bagi solusi iklim yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia menyebut COP30 sebagai momentum untuk memutus ketimpangan yang selama ini menyingkirkan masyarakat adat dari pengambilan keputusan.
“Kami di antara mereka yang paling terdampak oleh perubahan iklim,” kata Guajajara dikutip dari Project Syndicate. “Kami terhubung secara spiritual dengan alam; dengan mengandalkan pengetahuan tradisional untuk menjaga wilayah kami, kami juga melindungi penyerap karbon dan jasa ekosistem penting yang bermanfaat bagi semua orang.”
Rekor Kehadiran, Minim Akses Pengambilan Keputusan
Tingginya ekspektasi terhadap COP30 dibayangi ketimpangan akses masyarakat adat terhadap ruang negosiasi resmi. Koalisi Masyarakat Pribumi Brasil (APIB) mencatat sekitar 2.500 masyarakat adat dari seluruh Brasil berkumpul di Belém—jumlah terbesar sepanjang sejarah COP. Namun hanya 14 persen, atau sekitar 360 orang, yang memperoleh akreditasi Blue Zone, area terbatas tempat keputusan global dirumuskan.
Akreditasi ini memungkinkan pemegangnya memantau jalannya pembahasan, tetapi tidak memberi kewenangan untuk berkontribusi dalam diskusi, memberikan suara, atau memasuki rapat tertutup. APIB menegaskan minimnya akses ini memperkuat urgensi tuntutan mereka, terutama agar demarkasi wilayah adat diakui sebagai kebijakan iklim resmi dan dimasukkan dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Brasil.
“Pesan inti kami bahwa demarkasi dan perlindungan wilayah adalah kebijakan untuk menghadapi darurat iklim,” ujar Kleber Karipuna, koordinator eksekutif APIB, dikutip InfoAmazonia.
Tuntutan lain adalah keterlibatan langsung dalam delegasi resmi Brasil. “Idealnya, kami akan berpartisipasi sebagai negosiator dalam delegasi resmi negara,” kata Toya Manchineri, Koordinator Organisasi Masyarakat Adat Amazon Brasil (Coiab).
Keterbatasan akses juga dirasakan para pemimpin muda masyarakat adat. Lucas Tupinambá, yang menempuh perjalanan dua hari dengan perahu dari wilayah Tapajós, menilai COP30 masih jauh dari masyarakat lokal. “Untuk berada di sini, Anda membutuhkan akreditasi, dan di wilayah saya, hanya dua orang yang menerimanya. Prosesnya juga mahal. Mereka tidak tertarik mendengar dari mereka yang benar-benar membutuhkannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ancaman eksploitasi sumber daya, termasuk rencana minyak dan pengerukan mineral di Amazon. “Sebelum ada pembicaraan tentang minyak, pengerukan sungai Amazon, privatisasi, atau tindakan apa pun yang dapat merugikan hak-hak masyarakat Amazon, mereka harus mendengarkan kita,” katanya.
Dalam sidang pleno pembukaan, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva memperkuat seruan dan mendesak dunia untuk “mengakui peran wilayah adat dan komunitas tradisional dalam upaya mitigasi.”
Ruang yang Lebih Besar bagi Penjaga Hutan
Status masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai tuan rumah bersama COP30 memperkuat pengakuan internasional atas peran mereka dalam menjaga hutan dan stabilitas iklim. Wilayah yang mereka kelola tercatat memiliki tingkat deforestasi hingga 50 persen lebih rendah dibandingkan kawasan lain—fakta yang menegaskan bahwa kebijakan tenurial lahan harus menjadi strategi iklim utama.
Namun kesenjangan pendanaan masih mencolok: kurang dari satu persen dana iklim global mengalir langsung ke wilayah adat. “Ini tidak efisien sekaligus tidak adil,” tegas Guajajara.
Untuk menjembatani ketimpangan tersebut, Brasil mendorong lahirnya Intergovernmental Land Tenure Commitment, komitmen global pertama untuk mengamankan wilayah adat dan komunitas lokal pada 2030. Donor dan lembaga filantropi memperbarui komitmen pendanaan sebesar USD 1,7 miliar untuk lima tahun ke depan, melanjutkan komitmen awal yang telah memobilisasi USD 1,86 miliar—meski hanya sekitar 10 persen dari dana sebelumnya dikelola langsung oleh masyarakat adat.
Komitmen ini diluncurkan pada 17 November di Blue Zone, disusul peresmian Tropical Forest Forever Facility, yang menjamin sedikitnya 20 persen pendanaan dikelola masyarakat adat.
Gelombang Aksi Masyarakat Adat di Amazon
Di luar ruang negosiasi, aksi masyarakat adat mengisi lanskap COP30. Pada Selasa (11/11), massa masyarakat adat dan aktivis mencoba memasuki area konferensi namun dihalangi oleh keamanan PBB dan pemerintah Brasil.
Pada Kamis (13/11), masyarakat adat Munduruku menggelar aksi damai menuntut penghentian tambang dan eksplorasi minyak di Amazon. Presiden COP30, André Corrêa do Lago, menemui mereka dan menegaskan bahwa isu-isu yang dibahas “juga bermanfaat bagi mereka.”
Puncak mobilisasi terjadi dalam Aksi Global untuk Iklim pada Sabtu (15/11), yang kembali berlangsung setelah tiga COP berturut-turut membatasi kebebasan berekspresi. Lebih dari 70 ribu orang turun ke jalan menyerukan penghentian energi fosil.
“Tidak ada transisi berkeadilan tanpa mempertimbangkan masyarakat dan wilayah yang setiap hari merasakan dampak krisis iklim,” ujar Leilane Reis, Koordinator Keadilan Iklim Greenpeace Brasil.
Momentum Baru yang Tidak Boleh Berhenti di COP30
Serangkaian terobosan di COP30 lahir dari tuntutan masyarakat adat untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Brasil menyediakan COP Village bagi 3.000 masyarakat adat dan People’s Circle, yang memungkinkan delegasi adat dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah hadir di Blue Zone.
“Dengan menyediakan bentuk partisipasi dan advokasi yang lebih baik, Brasil menciptakan kondisi agar masyarakat adat dan komunitas lokal dapat didengar seperti belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Guajajara.
COP30 memperlihatkan bahwa keberhasilan diplomasi iklim tidak bisa dilepaskan dari pengakuan terhadap peran masyarakat adat. Untuk COP berikutnya, tuntutannya jelas: ruang partisipasi harus diperkuat, pendanaan harus lebih adil, dan kontribusi masyarakat adat dalam menjaga hutan serta stabilitas iklim harus menjadi pilar kebijakan global.
Guajajara menutup dengan seruan kolaborasi: “Hanya dengan bekerja bersama, kita dapat melindungi ekosistem dunia, memperkuat tenurial lahan dan hak masyarakat adat serta komunitas lokal, serta berinvestasi pada manusia sebagai fondasi pembangunan yang tangguh, transisi yang adil, dan stabilitas iklim jangka panjang.”
COP30 akan berakhir, tetapi momentum untuk menempatkan masyarakat adat sebagai pilar kebijakan iklim dunia tidak boleh padam. (*)