Deklarasi Belém Diluncurkan di COP30: Dorong Industrialisasi Hijau Jadi Agenda Nyata

Hari kelima COP30 Belém Amazônia, Belém, Brasil, 14 November 2025. Transisi Menjauhi Bahan Bakar Fosil. (Foto: Carlos Tavares/COP30)

Belém, 14 November 2025 — COP30 resmi meluncurkan Deklarasi Belém untuk Industrialisasi Hijau, sebuah komitmen internasional yang didukung 35 negara dan organisasi global untuk mempercepat transisi energi dan membangun ekonomi hijau yang inklusif. Dokumen yang diperkenalkan pada Jumat, 14 November, ini menegaskan arah baru: ambisi iklim harus dibarengi transformasi industri yang konkret.

“Tujuan iklim harus diimbangi dengan transformasi ekonomi yang nyata,” kata Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin. Ia menegaskan bahwa industri hijau bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka lapangan kerja masa depan dan memastikan negara-negara di Selatan Global tidak lagi sekadar mengikuti arus, melainkan ikut memimpin perubahan. “Green industry adalah tentang memajukan sektor-sektor dan menciptakan pekerjaan masa depan… agar semua negara dapat merasakan manfaat dari era baru kemakmuran berkelanjutan,” ujarnya.

CEO COP30 Ana Toni menyebut industrialisasi hijau sebagai agenda yang “tak terhindarkan” dan kini bergerak dari perundingan menuju aksi. “Kita perlu bekerja bersama agar semua negara dapat maju dengan cara terbaik,” katanya. Ia menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak negara dan industri serta memastikan pemerintah dan legislator memahami kerangka kebijakan yang diperlukan.

Direktur Jenderal UNIDO, Gerd Müller, menilai peluncuran deklarasi ini sebagai momen bersejarah. “Kita menghubungkan tujuan iklim dengan tindakan nyata untuk industri, menggerakkan inovasi, investasi, dan inklusi,” ujarnya. UNIDO, katanya, mendukung upaya global ini bukan hanya untuk dekarbonisasi, tetapi juga untuk pembangunan dan kemajuan teknologi.

Deklarasi Belém menyusun langkah-langkah untuk menyelaraskan berbagai inisiatif COP di sektor industri yang selama ini berjalan terpisah. Pendekatan terpadu ini diharapkan mempercepat modernisasi industri global, termasuk akses pendanaan dan dukungan teknis bagi negara berkembang yang ingin mengadopsi kebijakan hijau.

Isu inklusi sosial turut disorot. Júlia Cruz, Sekretaris Ekonomi Hijau dan Bioindustri Brasil, mengingatkan bahwa transisi industri harus melibatkan komunitas yang kehidupannya bergantung pada sektor energi dan manufaktur. “Kita harus memastikan pekerjaan dan manfaat nyata bagi komunitas-komunitas ini,” katanya. Tanpa strategi pembangunan yang berpihak, masyarakat rentan dapat terdorong ke aktivitas ilegal seperti pembalakan atau pertambangan liar.

Namun di luar ruang pertemuan para pemimpin dunia, suara lain menggema keras. Dari Belém, para pembela hak masyarakat adat menuntut keadilan yang tak bisa ditambang atau dijual, mengingatkan bahwa ekonomi hijau sering dibangun di atas tanah dan kehidupan mereka.

Kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi kembali tersorot di COP30. Negara berkembang mendesak agar roadmap “Baku to Belém” tidak berhenti sebagai daftar janji tanpa mekanisme pendanaan yang jelas. Transparansi aliran dana, beban utang, dan dominasi skema pinjaman tetap menjadi batu sandungan besar.

Isu keadilan ini juga digaungkan pakar dan aktivis Indonesia yang mengikuti COP30. Mereka mengingatkan bahwa deklarasi semacam ini berpotensi menjadi pintu masuk greenwashing jika tidak disertai perlindungan terhadap hutan, masyarakat adat, dan pekerja.

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP), persoalannya sederhana: negara maju berkewajiban membayar utang iklim; negara berkembang berhak menuntut; dan masyarakat adat berhak mendapatkan akses langsung atas pendanaan dan keputusan yang menyangkut wilayah mereka.

Sementara itu, bagi masyarakat adat, transisi energi tanpa keadilan hanyalah wajah baru kolonialisme lama. Pertaruhan mereka bukan sekadar listrik atau kendaraan listrik; ini soal hidup dan mati di tanah leluhur. Penasihat Khusus PBB untuk HAM dan Masyarakat Adat, Albert Barume, menegaskan: “Kalau dulu mereka masih bisa mundur, kini sudah tidak ada lagi ruang.”

Deklarasi ini tetap terbuka bagi negara dan organisasi lain yang ingin bergabung. Dengan momentum politik yang kuat di COP30, dunia kini menunggu apakah industrialisasi hijau benar-benar bergerak dari janji ke perubahan nyata. (*)