Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP30) berlangsung di Belém, Brasil.
Belém, 12 November 2025 — Greenpeace Indonesia mengecam keras langkah pemerintah menjadikan Paviliun Indonesia di Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, sebagai ajang promosi dan perdagangan karbon. Menurut Greenpeace, pemerintah seharusnya fokus memperjuangkan pendanaan iklim yang adil, bukan menjual solusi semu yang justru menguntungkan para pencemar besar.
Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menilai pemerintah melenceng dari semangat utama COP. “Bukannya fokus memperjuangkan pendanaan iklim yang adil di meja negosiasi COP30, Indonesia malah mengejar solusi palsu jangka pendek. Pasar karbon bukan pendanaan iklim—pendanaan yang seharusnya diemban negara maju untuk menyediakan dana iklim dibarengi upaya pengurangan emisi,” ujarnya.
Rayhan menambahkan, sistem kredit karbon justru memberi ruang bagi industri besar untuk terus mencemari bumi. “Kredit karbon memberi ruang bagi pencemar besar untuk terus beroperasi, yang mengakibatkan iklim terus memburuk dan akibatnya dirasakan masyarakat dunia, termasuk Indonesia,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi konflik baru antara Masyarakat Adat dan korporasi pemegang konsesi hutan akibat proyek perdagangan karbon. “Pemerintah seharusnya mendengarkan masyarakat adat yang juga bersuara kencang di perhelatan COP30 ini, dengan cara mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat lewat pengesahan RUU Masyarakat Adat,” tegasnya.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai perdagangan karbon hanyalah bentuk greenwashing. “Perdagangan karbon tidak akan menyelesaikan krisis iklim karena masih memberikan hak berpolusi kepada pencemar lingkungan,” ujarnya.
Menurut Iqbal, komitmen iklim negara-negara dunia, termasuk Indonesia, masih jauh dari target Perjanjian Paris. “Perdagangan karbon tidak akan mengurangi emisi secara signifikan tanpa komitmen serius meninggalkan energi fosil,” katanya. Ia juga menilai klaim pemerintah tentang potensi karbon Indonesia yang mencapai US$7,7 miliar terlalu berlebihan. “Kredibilitas karbon Indonesia masih rendah jika kebakaran hutan dan deforestasi masih terjadi. Kalau Indonesia tidak menurunkan emisi dari sektor forest and land use, karbon yang digembar-gemborkan pemerintah itu bernilai nol rupiah,” ujarnya tajam.
Iqbal menambahkan, ambisi pemerintah berjualan karbon juga rawan konflik kepentingan. “Laporan media menyebutkan konsorsium yang disiapkan pemerintah untuk berjualan karbon diduga terafiliasi dengan grup korporasi besar yang punya rekam jejak mencemari lingkungan,” ungkapnya. “Jangan sampai pemerintah Indonesia sibuk berjualan karbon, tapi lupa komitmen utamanya menurunkan emisi.”
Kritik Greenpeace ini muncul tak lama setelah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi membuka Paviliun Indonesia pada Konferensi Iklim PBB COP30 di Belém, Brasil. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, hadir untuk membuka Paviliun Indonesia pada Senin (10/11/2025).
Dalam forum Seller Meet Buyer (SMB) yang digelar di Paviliun Indonesia, pemerintah menawarkan sedikitnya 90,10 juta kredit karbon setara ton karbon dioksida (CO₂e) kepada pembeli internasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per akhir Oktober 2025, sebanyak 11,41 juta ton CO₂e telah tersertifikasi, 5,06 juta ton CO₂e masih dalam proses sertifikasi, dan 73,62 juta ton CO₂e lainnya telah memiliki nomor identifikasi.
Potensi kredit karbon tersebut berasal dari 40 proyek penurunan emisi, terdiri dari 21 proyek energi, 8 proyek kehutanan (forest and other land use/FOLU), dan 11 proyek pengelolaan limbah. Nilai keseluruhan kredit karbon ini diperkirakan menembus US$7,7 miliar.
Di forum Leader Summit COP30, Hashim menegaskan komitmen Indonesia mencapai emisi nol bersih pada 2060 serta menjadikan perdagangan karbon sebagai “instrumen pendanaan dekarbonisasi nasional.” Dalam pidatonya, Hashim menyebut nilai ekonomi karbon Indonesia mencapai miliaran dolar AS dan memuji penurunan deforestasi sebesar 75 persen sejak 2019.
Namun, bagi Greenpeace, narasi itu tak cukup menutupi fakta di lapangan. Selama deforestasi masih terjadi, masyarakat adat belum terlindungi, dan energi fosil belum ditinggalkan, maka “pasar karbon” hanya menjadi kosmetik politik hijau. “Jangan jadikan COP30 sebagai panggung bisnis karbon,” kata Rayhan. “COP seharusnya menjadi ruang perjuangan iklim yang adil, bukan arena jual-beli izin mencemari udara.” (*)