Sejumlah anggota Koalisi JustCOP bertemu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sela-sela Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30)-UNFCCC di Belém, Brasil. Dalam pertemuan itu, anggota Koalisi JustCOP mengkritik narasi pemerintah yang fokus pada perdagangan karbon ketimbang bernegosiasi dengan ambisi yang tinggi untuk mengatasi krisis iklim dalam perundingan COP30 yang berlangsung 10-21 November 2025.
Belém, 13 November 2025 — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) mengkritik Pemerintah Indonesia yang dianggap terlalu sibuk “jualan karbon” di forum iklim dunia. Koalisi ini menilai perhatian pemerintah di Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, lebih banyak tersedot pada promosi perdagangan karbon ketimbang memperjuangkan solusi nyata atas krisis iklim.
Kritik itu disampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dalam pertemuan di sela-sela COP30 pada Rabu, 12 November 2025.
“Pasar karbon bukan merupakan aksi iklim yang sesungguhnya. Berdasarkan Perjanjian Paris, mekanisme pasar hanya dilakukan untuk meningkatkan ambisi, bukan untuk mencapai ambisi karena risiko ketidakadilan global tetap tinggi. Tidak ada pilihan lain, fokus negosiasi harus melampaui mekanisme pasar jika Indonesia betul-betul ingin menanggulangi krisis iklim,” kata Political Lead Global Forest Solution Greenpeace Asia Tenggara, Rayhan Dudayev.
JustCOP menekankan agar pemerintah lebih fokus pada agenda COP30 yang benar-benar menjawab krisis iklim, seperti pendanaan iklim dari negara maju bagi negara berkembang, perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, serta partisipasi bermakna komunitas dan pemuda.
Isu pendanaan menjadi salah satu topik paling mendesak di COP30. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell telah mendesak negara-negara maju segera menunaikan komitmen pendanaan iklim sebesar US$ 1,3 triliun pada 2035, sebagaimana disepakati di COP29 di Baku, Azerbaijan. Pendanaan ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hutan, dan masa depan bumi.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap kewajiban menjaga hutan. Ia menyoroti laju deforestasi yang justru meningkat akibat ekspansi industri ekstraktif dan proyek food estate. “Indonesia harus segera menurunkan laju deforestasi jika ingin mendapatkan dana TFFF (Tropical Forest Forever Facility),” ujarnya.
Data Auriga menunjukkan, deforestasi Indonesia pada 2024 mencapai 261.575 hektare, naik 4.191 hektare dari tahun sebelumnya. Sementara TFFF—fasilitas pendanaan yang diinisiasi Brasil—hanya memberi insentif kepada negara hutan tropis yang mampu menekan deforestasi di bawah 5 persen, dengan nilai US$4 per hektare.
Kelompok masyarakat sipil juga mendesak pemerintah menghentikan “solusi palsu” dalam transisi energi seperti co-firing biomassa. Praktik ini dinilai tidak efektif menekan emisi gas rumah kaca, bahkan memperparah kerusakan hutan karena meningkatnya kebutuhan wood pellet. Alih-alih mengurangi emisi, co-firing justru meningkatkan emisi dan risiko ekologis.
Dampak energi kotor juga menjadi sorotan. Berdasarkan penelitian Trend Asia, CREA, dan Celios, penggunaan batu bara di 20 PLTU telah menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat dan ekosistem pangan. Pembangunan PLTU captive memperburuk kualitas udara, mencemari sungai, dan mematikan sumber pangan rakyat.
Menurut Lead Climate WWF, Ari Mochammad, aspek ekonomi dalam pengelolaan perubahan iklim memang penting, namun tidak bisa dilepaskan dari prinsip keberlanjutan dan penerimaan masyarakat. “Penerimaan masyarakat secara utuh terhadap sebuah program akan menjadi faktor kunci keberhasilannya,” katanya.
Ia menegaskan, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas utama. “Artinya, perdagangan karbon seharusnya menjadi hasil (outcome) dari tata kelola dan konservasi yang baik, bukan menjadi tujuan utama yang mendominasi,” ujarnya.
Koalisi JustCOP juga mengingatkan pentingnya menempatkan agenda adaptasi setara dengan mitigasi. Sekitar 97 persen bencana di Indonesia bersumber dari faktor hidrometeorologi. Dampaknya menghancurkan capaian ekonomi, sebab dana pembangunan terserap untuk pemulihan bencana.
Aspek lain yang disorot adalah tata kelola pendanaan iklim. Pemerintah diminta memastikan lembaga donor mengalokasikan porsi lebih besar untuk kegiatan berbasis masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih menjamin keberlanjutan. “Masyarakat memahami bahwa lingkungan dan ekosistem tempat mereka tinggal adalah sumber utama kehidupan sosial dan ekonomi mereka,” tulis Koalisi JustCOP dalam pernyataannya.
COP30, kata mereka, seharusnya menjadi panggung Indonesia memperjuangkan keadilan iklim—bukan etalase perdagangan karbon.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Paviliun Indonesia pada COP30 dapat menjadi simbol kepemimpinan Indonesia dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi serta memperkuat diplomasi hijau global menuju ekonomi rendah emisi.
Bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Hashim meresmikan Paviliun Indonesia bertema “Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Indonesia High Integrity Carbon.” Di dalamnya, lebih dari 50 sesi diskusi dijadwalkan berlangsung, melibatkan pejabat tinggi dan pimpinan korporasi, termasuk forum “seller meet buyer” yang memfasilitasi transaksi karbon bernilai hingga USD 7,7 miliar per tahun. (*)