Pertemuan Konferensi Iklim COP30 di Belém, Brasil.
Belém, 11 November 2025 — Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell, menegaskan dunia tak punya waktu lagi menunda transisi energi bersih. Dalam pidato pembukaan Konferensi Iklim COP30 di Belém, Brasil, Minggu (10/11), ia menyoroti bahwa arah peralihan energi harus dilakukan “secara adil dan tertib” agar krisis iklim tak semakin mematikan.
“Kita telah sepakat bahwa kita akan beralih dari bahan bakar fosil. Sekaranglah saatnya untuk berfokus pada bagaimana kita melakukannya secara adil dan tertib,” kata Stiell. Ia memperingatkan, “Ketika bencana iklim merenggut nyawa jutaan orang saat kita sudah memiliki solusinya, hal ini tidak akan pernah dimaafkan.”
Stiell menekankan, tenaga surya dan angin kini menjadi sumber energi termurah di 90 persen dunia, sementara investasi energi bersih sudah melampaui bahan bakar fosil dua banding satu. “Ekonomi dari transisi ini sama tak terbantahkannya dengan biaya dari ketidakpedulian,” ujarnya.
Namun, arah kebijakan energi Indonesia justru bertolak belakang dengan semangat itu. Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menilai pemerintah masih terjebak pada politik transaksi energi fosil. “Kebijakan transisi energi Indonesia sejatinya tidak dibangun atas kesadaran bahwa krisis dan bencana-bencana iklim sudah mengancam kemanusiaan kita, tetapi lebih didasarkan pada politik transaksional yang mengakomodasi kepentingan oligarki energi fosil,” kata Leonard.
Presiden Prabowo Subianto memang berjanji mentransformasi energi Indonesia menjadi 100 persen bersih dalam satu dekade. Namun, Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, mengingatkan janji itu belum berpijak pada kebijakan nyata. “Jika tidak ada koreksi menyeluruh, maka pernyataan politik Presiden Prabowo hanya akan berhenti sebagai retorika,” ujarnya.
Faktanya, dokumen resmi seperti Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2025–2045 masih menempatkan batu bara dan gas sebagai sumber utama energi lebih dari dua dekade mendatang. Pengkampanye Trend Asia, Beyrra Triasdian, menilai hal itu menunjukkan “transisi palsu” yang mempertahankan ketimpangan.
“Pemerintah masih membuka ruang bagi PLTU baru dan mendorong gas sebagai ‘low carbon fuel’. Selama transisi hanya berputar di lingkaran korporasi dan solusi semu, Indonesia tidak sedang menuju transformasi energi, melainkan memperpanjang ketidakadilan atas nama iklim,” ujarnya.
Data Kementerian ESDM 2024 menunjukkan 85 persen bauran energi nasional masih bersumber dari fosil. Batu bara menyumbang 40,37 persen, minyak 28,82 persen, dan gas 16,17 persen. Sementara energi terbarukan baru 14,65 persen. Dampaknya mematikan: riset CELIOS, CREA, dan Trend Asia mencatat polusi 20 PLTU batu bara menyebabkan 156 ribu kematian dini dan kerugian ekonomi hingga Rp1.813 triliun hingga 2050.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menegaskan transisi energi harus disertai pendanaan yang adil. Ia mengingatkan agar Tropical Forest Forever Facility (TFFF) tidak menjadi dalih baru bagi pendanaan industri fosil. “Janji-janji iklim harus menempatkan Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai penerima manfaat langsung, bukan penonton di pinggir transisi,” katanya.
Di forum COP30, Stiell mendorong negara maju memenuhi janji pendanaan iklim US$1,3 triliun hingga 2035 bagi negara berkembang, dan komitmen tahunan US$300 miliar. Namun, bagi banyak negara di Selatan, termasuk Indonesia, ujian sesungguhnya bukan di panggung konferensi, melainkan di rumah sendiri—apakah berani memutus ketergantungan pada batu bara dan menghentikan kompromi dengan oligarki energi. (*)