Para aktivis menghadiri "Audiensi KTT Rakyat" di Universitas Federal Pará (UFPA) pada Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30), Minggu, 16 November 2025. (Foto oleh Alex Ferro/COP30)
Belém, 17 November 2025 — Climate Action Network (CAN) menyerukan perbaikan arah negosiasi COP30 setelah Presiden COP merilis ringkasan isu-isu krusial di luar pembicaraan resmi. Dalam konferensi pers yang diikuti organisasi masyarakat sipil internasional itu, perhatian tertuju pada dua isu yang kian mendesak: just transition (transisi berkeadilan) dan menyempitnya ruang sipil bagi masyarakat adat setelah meningkatnya kehadiran aparat keamanan di sekitar area perundingan.
Rebecca Thiessen dari CAN menilai minggu pertama COP30 berjalan tanpa bentrokan agenda, tetapi tetap meninggalkan ketegangan serius di berbagai ruang negosiasi, terutama menyangkut pendanaan iklim dan keadilan sosial. Ia menyebut pendekatan presidensi Brasil terhadap empat isu pelik dalam agenda negosiasi mirip “sesi terapi pasangan” karena para pihak hanya mengulang kekhawatiran tanpa kejelasan penyelesaian.
“Catatan yang kami terima semalam sekitar pukul 11 mengusulkan langkah maju. Tidak ada yang menolak teks sejauh ini, tapi arahnya masih belum jelas. Ukuran keberhasilan COP ini adalah sinyal kuat mengenai keadilan sosial. Kita membutuhkan terobosan pada just transition," kata Thiessen.
Just transition memang menjadi sorotan utama. Berbagai kelompok buruh, komunitas, perempuan, dan pemuda mendesak hasil konkret yang berpihak pada pekerja dan masyarakat rentan. Sorotan itu makin kuat setelah kabar duka dari Afrika.
Seruan Transisi Berkeadilan Meningkat
Kudukwashe Manjojo dari PowerShift Africa membuka pernyataannya dengan kabar tragis: “Kami bangun dengan kabar bahwa sekitar 30 penambang rakyat meninggal akibat runtuhnya jembatan di lokasi tambang kobalt.” Kobalt adalah mineral penting dalam penyimpanan energi untuk teknologi energi bersih. Namun, kata Manjojo, tragedi itu menjadi pengingat bahwa transisi energi tidak boleh kembali menindas kelompok paling rentan.
Ia mengonfirmasi teks terbaru mengenai Program Kerja Just Transition telah memuat usulan mekanisme yang didukung G7 dan Tiongkok, serta usulan tandingan Uni Eropa berupa Rencana Aksi Transisi Berkeadilan. Keduanya dinilai dapat digabungkan.
Tetapi Manjojo memperingatkan bahaya penggunaan istilah “transition fuels” (bahan bakar transisi) yang kembali muncul dalam teks. “Kekhawatiran kami adalah istilah ini di Selatan Global sering menjadi dalih memperluas investasi gas. Di Afrika, bahan bakar itu tidak menyediakan energi bagi yang paling membutuhkan, dan tidak menciptakan cukup lapangan kerja. Energi terbarukan akan menyediakan lebih banyak pekerjaan,” ujarnya.
Alarm dari Masyarakat Adat
Kegelisahan lain muncul terkait pengamanan berlapis di area COP30. Ghazali Ohorella dari International Indian Treaty Council menyatakan masyarakat adat menjadi korban pembatasan ruang berekspresi setelah aksi mereka pekan lalu.
Ia menegaskan bahwa tindakan masyarakat adat bukanlah protes, melainkan alarm. “Kamu tidak bisa, di satu sisi jalan berbicara tentang ambisi melindungi manusia, lalu di sisi lain mengabaikan suara mereka yang hendak kamu lindungi. Mengabaikan hak asasi manusia, mengabaikan hak masyarakat adat,” ucapnya.
Ohorella mengecam surat Sekretaris Eksekutif UNFCCC kepada Presidensi COP yang dinilainya membuka ruang pembatasan sipil. “Ketika kamu masuk, rasanya seperti masuk zona perang. Begitu banyak polisi militer. Apakah ini eskalasi yang diminta masyarakat adat? Tentu saja tidak.”
Ia menegaskan kontradiksi COP30. “COP di Amazon disebut COP masyarakat adat. Seharusnya ini tempat paling aman bagi masyarakat adat menyuarakan aspirasinya. Tapi kenyataannya ruang sipil dibatasi, dan mereka yang ingin bersuara justru diposisikan sebagai masalah.”
Dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari 200 organisasi telah menandatangani surat yang mendesak Sekretaris Eksekutif mencabut surat tersebut. Ohorella menyerukan dukungan. “Saya sangat mendorong setiap dari kalian untuk mendukung dan menyebarkan surat ini,” katanya.
Pertaruhan Reputasi COP30
CAN mengingatkan, proses politik iklim global sedang menghadapi ujian moral penting: tidak ada keadilan iklim tanpa hak asasi manusia. Sesi konferensi pers diakhiri dengan pernyataan sederhana namun tajam dari moderator. “Tidak ada keadilan iklim tanpa hak asasi manusia,” katanya.
COP30 akan berlanjut pada pekan kedua dengan tingkat ketegangan yang meningkat—bukan hanya tentang angka, paragraf, dan pasal, tetapi tentang martabat manusia dalam perjuangan menyelamatkan bumi bersama. (*)