Spanduk bertuliskan: “Papua Barat bukan tanah kosong, selamatkan hutan adat kami!” terbentang di tengah aksi “Great People’s March” di Belém, Brasil, 15 November 2025. (Sumber foto: Koalisi JustCOP)
Belém, 15 November 2025 — Jalan-jalan di Belém pada Sabtu (15/11/2025) berubah menjadi panggung protes terbesar dalam konferensi iklim internasional sejak COP26 Glasgow empat tahun lalu. Puluhan ribu orang dari berbagai belahan dunia turun ke jalan dalam “Great People’s March” menuntut aksi nyata atas krisis iklim dan alam.
Seruan mereka menggema di tengah perundingan COP30 yang masih terkunci dalam kebuntuan, terutama pada isu pendanaan iklim, perdagangan, transparansi, serta kesenjangan ambisi rencana iklim nasional negara-negara peserta.
Masyarakat adat menempati garda terdepan. Nyanyian adat dan lagu-lagu klasik Brasil berpadu dengan tuntutan keadilan lingkungan. Salah satu peserta aksi, Raquel Wapichana, menempuh perjalanan sembilan jam dari Roraima sambil mengangkat poster bertuliskan “Mari berjuang”. “Saya berada di sini untuk rakyat saya, tanah kami, sungai kami, dan leluhur kami. Kami terus-menerus terancam oleh pertambangan, agribisnis, dan perampasan tanah. Kami harus berjuang demi kelangsungan hidup kami,” ujarnya.
Di tengah demonstrasi, para pegiat lingkungan dari Indonesia juga menyuarakan aspirasi yang sama. Di barisan rakyat Papua, mereka membentangkan spanduk bertuliskan: “Papua Barat bukan tanah kosong, selamatkan hutan adat kami!”
Aksi ini berlangsung pada titik kritis perundingan. Pemerintah Brasil sebagai tuan rumah menyatakan tidak akan menerbitkan cover decision—dokumen kesepakatan resmi yang biasanya diketok pada akhir konferensi—dan memilih fokus pada implementasi, meski hingga kini belum jelas seperti apa bentuk konkret yang dimaksud.
Pemakaman Simbolik Energi Fosil: Untuk Menang, Kita Harus Mengakhiri Ini
Bagian paling dramatis dari aksi tersebut adalah “pemakaman bagi energi fosil.” Peserta berkumpul di sekitar tiga peti mati besar bertuliskan batubara, minyak, dan gas. Dua boneka raksasa berbentuk hantu mengawasi prosesi yang dipadati aktivis berkostum hitam.
Krishna, seorang aktris asal Belém, tampil dalam balutan kerudung renda hitam dan payung, menyerupai tokoh thriller era Victoria. Ia menegaskan kehidupan saat ini bergantung pada upaya mengakhiri energi fosil. Anak-anak dan masa depan bergantung pada perjuangan ini. “Lewat seni, saya hadir di sini untuk melawan,” katanya dikutip The Guardian.
Di barisan lain, blok aksi anti-kapitalisme mengusung spanduk: “Lingkungan kolaps karena kapitalis: Lula, transisi energi dengan minyak Amazon adalah sandiwara.” Di dekatnya, lagu Bella Ciao menggema dari mobil komando. Para aktivis menyuarakan kritik terhadap proyek “hidrovia” yang mengancam komunitas Quilombola dan wilayah Amazon.
Selain isu iklim, ada pula solidaritas terhadap Palestina yang tampak dalam bendera dan yel-yel selama aksi.
Protes ini berlangsung di tengah negosiasi COP30 yang mengalami jalan buntu terkait empat isu besar yaitu: pendanaan iklim, perdagangan, transparansi, dan kelemahan rencana iklim nasional.
Rekor Pelobi Fosil di COP30: Kritik Menguat atas Konflik Kepentingan
Di dalam area resmi konferensi, situasi tak kalah panas. Analisis terbaru menunjukkan 1 dari setiap 25 peserta COP30 berasal dari industri fosil, menjadikan proporsi tersebut tertinggi dalam sejarah perundingan iklim.
Koalisi Kick Big Polluters Out (KBPO) menggelar aksi “Kick Off The Suits” sebagai tanda perlawanan terhadap masifnya lobi energi kotor itu. “Sangat jelas bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan memberi kekuasaan kepada mereka yang menyebabkannya… Ironis melihat pengaruh mereka semakin dalam dari tahun ke tahun, memperolok proses ini dan komunitas yang menanggung akibatnya,” kata Jax Bongon dari IBON International dikutip dari rilis pers.
Bongon menyebut lebih dari 1.600 pelobi industri fosil bebas berkeliaran menentukan arah kebijakan iklim meski banjir bandang, supertopan, gelombang panas, dan pengungsian massal justru meningkat di negara-negara Selatan.
Kritik juga diarahkan ke Paviliun Indonesia yang disponsori perusahaan batu bara dan nikel yang memiliki rekam jejak konflik agraria dan perusakan ekologis. “Setiap ruang yang diberikan kepada industri fosil di COP adalah ruang yang direbut dari masa depan kami,” kata Ginanjar Ariyasuta dari Climate Rangers.
Ia menyoroti pembangunan 26 GW PLTU captive untuk memasok listrik industri nikel, kebijakan yang dibingkai sebagai transisi “industri hijau”. “Pembangunan PLTU baru ini juga pastinya akan membebani generasi muda karena harus membereskan masalah ini di masa depan,” ujarnya.
Pertaruhan Pendanaan Iklim: Urat Nadi Transisi yang Mandek
Di tingkat diplomasi, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell menegaskan urgensi memperbaiki tata kelola pendanaan iklim dalam dialog tingkat menteri. “Pendanaan iklim adalah urat nadi aksi iklim. Inilah yang mengubah rencana menjadi kemajuan, dan ambisi menjadi implementasi,” ujarnya.
Stiell menilai pendanaan tetap tidak memadai, tidak merata, sulit diakses, dan masih menimbulkan beban utang bagi negara-negara rentan.
Ia mendesak negara maju menggandakan pendanaan adaptasi kolektif dari tingkat 2019, memperluas akses pendanaan hibah dan konsesi, serta menegaskan bahwa, “Pendanaan iklim bukanlah amal – melainkan ekonomi cerdas.”
Pesan Utama dari Belém
Dari Great People’s March hingga panggung negosiasi tingkat tinggi, tuntutan masyarakat sipil bertemu dengan kebuntuan diplomatik. Mereka yang paling terdampak menuntut keadilan, sementara mereka yang paling berkuasa belum menunjukkannya.
Aspirasi dari jalan-jalan Belém merangkum inti dari perundingan COP30: tanpa penghentian energi fosil, tanpa pendanaan iklim yang adil dan dapat diakses, tanpa menghilangkan konflik kepentingan dari meja negosiasi—dunia tidak memiliki peluang mencapai masa depan yang aman dan layak huni.
Seperti seruan para demonstran yang menggema di tengah kota Amazon itu: Masa depan tidak bisa dinegosiasikan. (*)